MATARAM – DPRD Kota Mataram mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada penyisipan pokok-pokok pikiran (pokir) dalam tahap perencanaan dan penganggaran APBD. Sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, setiap tahap perencanaan dan penganggaran akan dihadirkan dengan transparansi penuh agar seluruh proses dapat diawasi oleh publik.
Untuk memastikan bahwa seluruh usulan proyek atau kegiatan yang diajukan benar-benar melalui proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat, DPRD Kota Mataram akan memberlakukan sistem evaluasi yang ketat. Setiap usulan yang masuk harus melalui berbagai tahap penilaian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang terselip.
Menanggapi pertanyaan ini, Siti Fitriani Bakhreisyi, salah satu anggota DPRD Kota Mataram terpilih dari dapil 4 Selaparang mewakili Partai Nasdem, menyatakan, “Semua disikapi dengan menjalankan fungsi dewan sebenarnya. Salah satunya adalah pengawasan yang mencakup seluruh pertanyaan dan himbauan dari KPK. Kami memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran APBD.” (sahri)
